-
Nakhoda Impian: Kajian Bagi Sosok Pemimpin yang Memenuhi Harapan Masyarakat dan Adaptif Terhadap Perkembangan Zaman
Rp87.000Penulis: Ramadhan Nasution, dkk.
Hampir semua orang pasti mengaku tahu ketika ditanya apa itu kepemimpinan. Namun, menjadi hal yang tak mudah ketika harus mengkaji dan mengimplementasikannya. Banyak contoh yang menunjukkannya. Sebuah klub sepak bola misalnya. Ada banyak tim dengan materi bagus dan pelatih jempolan yang justru menunjukkan performa yang buruk. Sebaliknya, ada tim bermateri biasa-biasa saja, tetapi justru menunjukkan performa yang jauh lebih baik.
Ini menimbulkan sejumlah pertanyaan. Apa sebenarnya karakteristik dari pemimpin? Sebenarnya bagaimana relasi antara pemimpin dan anggotanya? Situasi seperti apa yang bisa membangkitkan kepemimpinan efektif dalam organisasi? Bagaimana kepemimpinan didefinisikan? Bagaimana proses psikologis dan proses sosial yang membentuk sebuah kepemimpinan efektif? Sejumlah pertanyaan ini juga menunjukkan bahwa ternyata ada banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas sebuah kepemimpinan. Ada sejumlah kondisi di mana kepemimpinan dengan tipe tertentu menjadi sangat efektif, namun di kondisi lain menjadi sangat tidak efektif. Ada sejumlah model relasi antara berbagai karakter manusia yang bisa meningkatkan efektivitas kepemimpinan, namun di sisi lain juga mengurangi pengaruh kepemimpinan. Di sini, kepemimpinan justru menunjukkan sebuah relativitas. Jangan-jangan, memang tidak ada satu model kepemimpinan yang bisa berlaku untuk semua keadaan. Tapi, jika kepemimpinan itu benar-benar relatif, tentu saja akan membuat banyak sekolah pemimpin harus meninjau ulang kurikulumnya.
Tampaknya, soal kepemimpinan tidak sesederhana seperti yang dibayangkan semula. Ada banyak faktor yang ada di dalamnya (baik faktor internal maupun eksternal), sehingga tidak mudah untuk mendefinisikan kepemimpinan. Tidak mudah untuk sekedar menyebut bahwa “pemimpin yang baik adalah yang seperti ini.” Dalam konteks Polri, adalah sebuah tantangan luar biasa untuk menyiapkan calon pemimpin yang bisa pas dengan kebutuhan daerah. Apalagi, Indonesia adalah sebuah negara majemuk yang mempunyai keberagaman kultur, bahasa, dan suku. Yang otomatis menuntut kebutuhan akan pemimpin yang khas pula. Sejauh ini, mekanisme penyiapan calon pemimpin setingkat KOD selalu terpusat. Artinya, mekanisme yang dipilih adalah untuk menyiapkan calon pemimpin sebaik-baiknya dengan standar umum, sehingga bisa ditempatkan di mana saja. Dengan peningkatan kualitas assessment dan pengukuran tiap tahunnya untuk memperbaiki sistem. Sebuah pilihan yang realistis tentu saja. Namun, tetap masih jadi pertanyaan, apakah ini sudah mencukupi? Apalagi, dari hasil survey yang dilakukan, ternyata tiap daerah mempunyai kebutuhan khas yang berbeda-beda. Ini tentu saja menjadi tantangan bagi Polri ke depannya.
-
Pemilu dan Pemenuhan Hak Politik Warga Negara dalam Berdemokrasi
Rp70.000Penulis: Sulistyowati, dkk.
Hak politik adalah salah satu hak yang mendapat sorotan yang cukup tajam, dimana setiap individu ditempatkan sebagai pemegang hak penuh untuk menentukan hak politiknya, sedangkan di sisi lain kepentingan merumuskan dan menentukan arah dan tujuan kebijakan berbangsa dan bernegara melalui pemilu tidak dapat dikesampingkan karena sistem pemerintahan dalam sistem demokrasi tetap ditentukan dengan partisipasi warga negara untuk menyalurkan hak politiknya, agar hasil pemilu menjadi dasar yang kuat dalam penyelenggaraan negara.
Tarik ulur antar partisipasi hak politik warga negara dan hasil pemilu kemudian melahirkan multi konflik, dari sudut hukum, warga negara sebagai pemegang hak politik memiliki kebebasan untuk menentukan sikap politik, baik dalam bentuk menyalurkan suaranya, atau tidak menyalurkan suaranya, oleh negara tetap harus dilindungi hak-haknya, sedangkan dari sudut negara negara memiliki hak untuk mendapatkan legitimasi suara dari rakyat melalui hasil pemilu, dalam kondisi konflik hak ini, negara tetap mesti mendudukkan diri sebagai pemegang kewenangan dan kekuasaan yang tunduk pada asas hukum dan demokrasi, dan tidak mendudukkan hak politik warga negara sebagai perbuatan melanggar hukum.
Buku ini mengulas lebih jauh permasalahan tarik ulur itu lewat sejumlah tulisan yang mengetengahkan beragam perspektif dengan juga mengangkat perkembangan aktual dalam dinamika penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang memunculkan wacana dan kontroversi terkait dengan perlindungan hukum atas hak politik dengan menggunakan asas kesamaan dan jaminan hukum.
-
Pemolisian Digital: Transformasi Polri di Era Akal Imitasi
Rp220.000Penulis:
Eko Rudi Sudarto, Airlangga Mahendra, Arif Budi Aji, Dwita Pratama, Elge Elite Raga Satria, Fauzan Hadi Firdaus, Jeffry Dwi Nugroho Silaban, Junia Rakhma Putri, Ardiriansyah N S, Danny Feizal Ekananta, Habib Hakanul, M. Daffa Akhsani Taqwim, M. Mahdi Heaveny N., Ojesa Wileta Panggabean, Prasetya Bima Praelja, Pulung Nur Hidayatullah, Rananda Satria Nugraha, Abeg Guna Utama, Achmad Nizar Akbar, Aditya Hardyanto, Dixko Romadi Alfansyah Subing, Fauzan Maulana Harianto, Kadek Dian Srirahayu, Muharyadi, Satrya Andhika Ganda S. S, Abid Naufal Zakiy, Alvan Fauzan, Bastiandhira, Dimas Eri Prabowo, Franto Akcheryan M, Gusti Adhira Reswara, Puspa Mayangsari, Salman Putra Pratama, Adrian Vico Januar, Anggi Wahyu Romadhoni, Dia Wara Bimantara, , Dyanita Shafira, Maharrani Setyadevi H, Muhammad Bintang Azhar, Rere Chika Ihza Pamesti, Nur Nisfi Ardiansari, Ananda Praditya Sudding, Bayu Sila Pambudi, Lukas Agus Merdeka Siburian, Dwi Kurnia Ardiyanto Nugroho, Rezza Muhammad Fajrin, Muhammad Anton Prabowo, Nadhya Puti Lenggo G, Nanda Ajeng Agustiningsih, Aditya Sakti, Hendriko Silalahi, Listra Kogoya, Janiar Arsyaddillah Lintang, Kris Novi Handiyani, Naufalsyauqi Muhammad, M. Fadel Hardi Putra, Mukti Prabawa, Ade Afni Syafira, Adel Muhammad Gabriel Hudoyo, Fitra Darlian, Satria Ramadhani Kusuma H., Surya Dwi Aji Gemilang, Tommy Subardi Putra, Ronal Barky, Yusuf Maulana, Firman Abit Prasetya, Florentinus Jati Pranowo Teguh, I Made Rahma, Nofiana Rahmy, Ricky Ananda Nafarin, Ryasa Rabbanie, Muhammad Nufi, Gregorius Michael Patria Tama.
Editor:
Sukarman Dj. Soemarno
Sinopsis:
Transformasi digital Polri dilakukan sebagai bentuk respons adaptif terhadap pesatnya perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan atau akal imitasi (artificial intelligent). Kumpulan tulisan dalam buku ini memberi gambaran bagaimana institusi Polri dihadapkan pada perubahan paradigma dalam menjalankan tugasnya, dari metode konvensional menuju pemolisian berbasis teknologi, dengan menyoroti dilema antara pemanfaatan teknologi dan tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaan dalam pelayanan publik.
Para penulis membahas peluang besar yang ditawarkan oleh teknologi digital dalam meningkatkan efektivitas pemolisian, seperti penggunaan big data, artificial intelligence, dan sistem informasi terintegrasi. Contoh praktik dari negara maju menunjukkan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan kecepatan, akurasi, dan transparansi dalam penegakan hukum. Namun, Polri dituntut untuk mampu beradaptasi dengan cepat agar tidak tertinggal dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi.
Buku ini mengulas berbagai risiko yang muncul dari penggunaan teknologi, seperti potensi bias algoritma, pelanggaran privasi, hingga penyalahgunaan AI dalam kejahatan siber. Bagaimanapun, teknologi merupakan “pedang bermata dua” yang harus diimbangi dengan regulasi, etika, dan tata kelola yang kuat. Aspek akuntabilitas, perlindungan HAM, dan integritas menjadi hal krusial dalam implementasi pemolisian digital. Di dalamnya, termasuk penguatan pada kualitas sumber daya manusia dan kepemimpinan yang visioner, penguatan budaya organisasi, literasi digital, serta komitmen terhadap nilai-nilai etika menjadi kunci utama.
-
Rasio dan Nurani: Catatan Kritis Polisi Cendekia
Rp145.500Penulis:
Eko Rudi Sudarto, Bagas Dwi Akbar, Ridho Aldwiko, Masdar Auzan, Arif Budi Aji, Junia Rakhma Putri, Yudha Dwi Anggara, Ivan Pradipta Mahadika, Satrio Bagaskara Gunadi Putra, Ojesa Wileta Panggabean, Wisnu Imam Tyasha, Muhammad Calvin Ramadhan, Nadya Thamariskha, Abeg Guna Utama, Mahafidz Sultan, Nesia Leony Prameswari Hartono, Ananda Praditya Sudding, Arthur G.M. Siagian, Dicky Fariz Rahmad Alhafizh, Dwi Rizki Febriana, Maharrani Setyadevi H., Nanda Ajeng Agustiningsih, Nur Nisfi, Rere Cika Ihza Pamesti, Stefanus Rionaldo Kurniawan, Fajar Hayyi Noviyanti, Fitri Mattika, Jonathan Lammarganda Pangidoan Nababan, Kevin Egananta Joshua, Lenina Olin, Wigrha Mustika Rahmah, Alkuba Ariftu Arbianto, Andry Risky Ulfa, Aria Tanjung, Firman Abit Prasetya, Gede Adhi Arya Wiryanatha, Gregorius Michael Patria Tama, Mahendra Tri Octavianus, Muaz Primadyantara, Muhammad Nufi, Mukti Prabawa, Raden Mas Kresnha Wibowo, Raden Muhammad Titan Firmansyah Putra, Rainhard Allbright Tangyong, Toman Febriandi Sibuea, Riski Tiar Novita Sari, Hadyan Hawari.
Editor:
Sukarman Dj. Soemarno
Sinopsis:
Integrasi antara rasio (logika ilmiah) dan nurani (etika dan kemanusiaan) merupakan fondasi utama dalam membangun profesionalisme Polri yang presisi, berintegritas, dan dekat dengan masyarakat. Untuk itu, personel Polri harus memiliki kesadaran kritis, rasionaitas, dan keberanian intelektual dalam memahami tugas kepolisian yang pada gilirannya mampu merespons tantangan institusi Polri.
Buku ini menekankan bahwa ilmu pengetahuan dan metode ilmiah merupakan dasar dalam memahami realitas sosial dan permasalahan hukum. Pemikiran Rocky Gerung yang menjadi inspirasi utama menyoroti pentingnya “kuriositas” atau sikap ingin tahu yang mendorong proses penalaran kritis, termasuk keberanian untuk meragukan, menguji, dan memverifikasi kebenaran melalui pendekatan ilmiah. Dalam konteks kepolisian, pendekatan ini menuntut aparat untuk tidak hanya mengandalkan prosedur teknis, tetapi juga mengembangkan kemampuan analitis, reflektif, dan argumentatif dalam mengambil keputusan.
Buku ini menawarkan gagasan transformasi pendidikan dan kelembagaan Polri melalui penguatan metode ilmiah, logika berpikir, dan landasan etis-hukum. Model pemikiran seperti “triadik metodologis” (metodologis, logis, dan etis) menjadi kerangka penting dalam membangun polisi yang profesional, objektif, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, buku ini diharapkan menjadi kontribusi akademik sekaligus inspirasi bagi reformasi Polri menuju institusi yang lebih modern, humanis, dan dipercaya publik.
-
Transformasi Polri: Narasi Menuju Realita
Rp210.000Penulis:
Eko Rudi Sudarto, Airlangga M A, Arif Budi Aji, Bagas Dwi Akbar, Dwita Pratama, Elga Elite Raga Satria, Masdar Auzan, M. Iqbal Herian, Ridho Aldwiko, Habib Hakanul, Ilham Gesta Rahman, Muhammad Hadi, Ojesa Wileta Panggabean, Rizky Revin Pradana, Pasha Aditya Nugraha, Sakti Ferdinand, Wisnu Imam Tasya, Achmad Nizar Akbar, Bayu Aji Prabowo, Dimas Arbianto Ardinur, Dixko Romadi Alfansyah Subing, Fauzan Maulana Harianto, Kadek Dian Srirahayu, Made Galih Artawiguna, Nadya Thamariska, Abid Naufal Zakiy, Arie Rahman Kurniawan, Bastiandhira, Chandra Aulia Putra, Elfike Reputri, Franto Akcheryan M, Imam Ansyari Rambe, Puspa Mayangsari, Adrian Vico Januar, Anggi Wahyu Romadhoni, Dia Wara Bimantara, Fahrul Sabri Sulthan, Maharrani Setyadevi H, Nur Nisfi Ardiansari, Rere Cika Ihza Pamesti, Yofan Pratama B, Ananda Mustika Adya, Dwi Kurnia Ardiyanto Nugroho, Faisal Khauf A, Fauziatul Adfina, Jonathan L.P Nababan, Muhammad Kasim Lating, I Gusti Ngurah Utama, Nadya Puti Lenggo G., Anditsma Toriko A., Indry Sampelan, Janiar Arsyaddillah Lintang, Kris Novi Handiyani, Listra Kogoya, Mukti Prabawa, Naufalsyauqi Muhammad, Panji Wisnu Pamungkas, Agustinus Ronald Tri Cahya Waine, Alifi Nur Ikhsan, Deka Oktaria Pertiwi, Hadyan Hawari, Muaz Primadyantara, Satria Ramadhani K. H, Surya Dwi Aji Gemilang, Tommy Subardi Putra, Deny Halim Syahputra, Firman Anit Prasetya, Florentinus Jati Pranowo Tegu, Gregorius Michael Patria Tama, I Made Wisma Rahma S, Muhammad Nufi, Nofiana Rahmy, Gede Adhi Arya Wiryanatha.
Editor:
Sukarman Dj. Soemarno
Sinopsis:
Salah satu dimensi yang mendapat sorotan dari gagasan transformai Polri adalah adanya kesenjangan antara retorika atas narasi reformasi dan realitas di lapangan yang pada giliannya berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap Polri. Hal ini telah memancing perhatian mendalam dari para pemangku kepentingan Polri, mulai dari pimpinan Polri, akademisi, aktivis HAM, hingga mahasiswa, seraya mendiskusikan mengenai ketegasan arah transformasi Polri tersebut.
Buku ini menjadi refleksi akademik atas pertanyaan mendasar: apakah transformasi Polri telah berjalan nyata atau masih sebatas wacana. Disadari bahwa transformasi Polri tidak cukup dilakukan melalui perubahan administratif, melainkan harus menyentuh aspek moral, sosial, dan kultural. Polri diposisikan bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pilar peradaban yang berperan dalam menjaga keseimbangan sosial dan melindungi masyarakat.
Dengan demikian, harus ada perubahan mendasar dalam semua aspek itu agar mampu menjawab ekspektasi publik lewat pelaksanaanyang konsisten dan terukur dalam bentuk pelayanan yang adil, profesional, dan humanis.