-
-
Meniti Ombak Sejarah: Suntingan Kenangan untuk Profesor Susanto Zuhdi
Rp215.000Penulis: Didik Pradjoko, dkk.
Editor: Abdurakhman dan Linda SunartiSinopsis
Apabila mencermati perkembangan historiografi Indonesia, terutama karya dua sejarawan utama, yaitu Sartono Kartodirdjo (1921-2007) dan Adrian Bernard Lapian (1929-2011), tampak bahwa masing-masing pakar mengambil fokus studi tertentu dari unsur “tanah” dan “air” dalam arti harfiahnya.
Kartodirdjo fokus pada kajian petani (unsur tanah) dan Lapian mengenai pelaut (air). Bila Kartodirdjo adalah guru Lapian, maka Lapian merupakan guru Susanto Zuhdi. Kartodirdjo pernah menjadi penguji disertasi murid Lapian yang pada 2023 genap memasuki usia pensiun sebagai guru besar (70 tahun) itu. Tak heran bila Zuhdi berupaya mengambil jalan tengah di antara dua sejarawan utama itu dengan merumuskan perspektif Tanah Air dalam sejarah Indonesia. Kendati tidak disebutkan secara eksplisit dalam disertasinya di bawah bimbingan Lapian (promotor) dan Taufik Abdullah (kopromotor), konsep Tanah Air sudah menjadi fokus studi Zuhdi. Ketika menjelaskan dinamika Kesultanan Buton, ia menempatkan aspek laut dan darat secara seimbang berdasarkan fakta geografis kesultanan yang berada di bagian tenggara Sulawesi tersebut, yang terdiri atas unsur daratan (tanah) dan lautan (air). Formasi pertahanan Buton tidak hanya dibuat untuk mengatasi masalah internalnya di darat melainkan juga ancaman yang datang kepadanya dari seberang lautan, terutama Ternate dari arah timur dan Makassar.
-
-
-
-
Pemilu dan Pemenuhan Hak Politik Warga Negara dalam Berdemokrasi
Rp70.000Penulis: Sulistyowati, dkk.
Hak politik adalah salah satu hak yang mendapat sorotan yang cukup tajam, dimana setiap individu ditempatkan sebagai pemegang hak penuh untuk menentukan hak politiknya, sedangkan di sisi lain kepentingan merumuskan dan menentukan arah dan tujuan kebijakan berbangsa dan bernegara melalui pemilu tidak dapat dikesampingkan karena sistem pemerintahan dalam sistem demokrasi tetap ditentukan dengan partisipasi warga negara untuk menyalurkan hak politiknya, agar hasil pemilu menjadi dasar yang kuat dalam penyelenggaraan negara.
Tarik ulur antar partisipasi hak politik warga negara dan hasil pemilu kemudian melahirkan multi konflik, dari sudut hukum, warga negara sebagai pemegang hak politik memiliki kebebasan untuk menentukan sikap politik, baik dalam bentuk menyalurkan suaranya, atau tidak menyalurkan suaranya, oleh negara tetap harus dilindungi hak-haknya, sedangkan dari sudut negara negara memiliki hak untuk mendapatkan legitimasi suara dari rakyat melalui hasil pemilu, dalam kondisi konflik hak ini, negara tetap mesti mendudukkan diri sebagai pemegang kewenangan dan kekuasaan yang tunduk pada asas hukum dan demokrasi, dan tidak mendudukkan hak politik warga negara sebagai perbuatan melanggar hukum.
Buku ini mengulas lebih jauh permasalahan tarik ulur itu lewat sejumlah tulisan yang mengetengahkan beragam perspektif dengan juga mengangkat perkembangan aktual dalam dinamika penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang memunculkan wacana dan kontroversi terkait dengan perlindungan hukum atas hak politik dengan menggunakan asas kesamaan dan jaminan hukum.
-
-
Pesawat dari Ostrava: Dinamika Pengadaan Pesawat Terbang Berbadan Besar Polri Register P-7301
Rp62.500Penulis: Sukarman Dj. Soemarno dan Eko Rudi Sudarto
Ostrava adalah sebuah kota di ujung sebelah timur Republik Ceko di Eropa Tengah. Dari kota industri sekaligus juga dikenal dengan sektor pariwisatanya yang maju berkat banyak dimilikinya bangunan kastil kuno itulah tercipta sejarah baru bagi Polri, yakni hadirnya Boeing 737-800NG. Pesawat terbang jenis narrow body atau berlorong tunggal dan berbadan sempit berkekuatan dua mesin jet dengan kapasitas angkut maksimum 189 penumpang ini merupakan pesawat bekas yang dibeli Polri dari sebuah perusahaan di Irlandia, dimana sebelumnya dioperasikan oleh maskapai penerbangan berbiaya rendah asal Rusia, Pobeda Airlines.
Pengadaan pesawat keluaran pabrikan pesawat terkemuka asal AS, Boeing, tahun 2019 dengan nomor registrasi P-7301 tersebut adalah untuk kepentingan masyarakat banyak dalam rangka polisi melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan, pengamanan, ataupun tugas dalam rangka menjalankan misi-misi yang terkait dengan tugas kepolisian lain secara cepat, tepat, dan efisien dari segi biaya. Selain itu, sebagai imbas dari peraturan penerbangan sipil yang berbeda dengan aturan kepolisian ataupun militer, dimana apabila personel ditugaskan ke daerah konflik, bencana, ataupun yang lainnya tidak boleh menggunakan senjata api dan kelengkapannya.
Lewat buku ini lebih jauh diketengahkan bahasan tentang pengadaan angkut Pimpinan dan Personel Polri , mulai dari aspek tantangan tugas Polri yang semakin besar intensitasnya dan kompleks, urgensi pesawat berdaya angkut besar dan cepat, dinamika beserta administrasi pengadaannya, hingga proses berliku menghadirkan varian pesawat Boeing 737 terlaris dalam hal penjualan itu ke Tanah Air, untuk kemudian dilakukan proses teknis lanjutan sebelum akhirnya siap dioperasikan secara resmi dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Polri.
-
Praktik Ketatanegaraan di Indonesia” Sebuah Bunga Rampai
Rp200.000Penulis: Dr. Sulistyowati, SH, MH
Buku ini berisi kumpulan dari limabelas artikel membahas mengenai ilmu hukum dari berbagai aspek kehidupan, seperti politik hukum, hukum perdata, HTN, dan hukum pidana. Melalui pendekatan kapita selekta, disajikan beragam topik yang dianggap relevan dan signifikan untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang hukum dalam konteks Indonesia, serta dinamika perkembangannya di tingkat global.
